Ketua Tim Saber Pungli Badung Dan Rombongan Gelar Sosialisasi Di Desa Werdi Bhuana

38

Badung, Porosinformatif – Dalam mengantisipasi tindakan melawan hukum yang dilakukan para penjuru di desa adat dalam mengimplementasikan Perda No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, Tim Saber Pungli kabupaten Badung memberikan sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi terkait Perda No 4 tentang Adat di Bali langsung diberikan oleh ketua Pelaksana UPP Saber Pungli Kabupaten Badung sekaligus Wakil Kepala Kepolisian Resor Badung Kompol Sindar Sinaga, SP didampingi oleh Wakil Ketua Pokja Pencegahan Iptu I Gusti Suarjaya, S.H, Wakil Ketua Pokja penindakan Iptu I Putu Suta, S.H,  Pokja data dan informasi Ipda Desak Ratmini dan Pokja intelijen Ipda I Wyn Astawa.

Tampak sambutan dari kepala desa Werdi Bhuana Drs. I Wayan Kardana, S.Pd beserta staf dan para undangan dari prajuru desa adat se-Desa Werdi Bhuana Kec. Mengwi Kab.Badung, antusias menyambut Ketua Tim dan rombongan. Senin, (03/2) pukul 12.10 wita.

Perwira yang memiliki satu melati emas di pundaknya ini mengucapakan terima kasih atas sambutannya serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan Perda No 4 tahun 2019.

Ia mengatakan kehadirannya di kantor Desa Werdi Bhuana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum terkait diberlakukannya Perda tentang Desa Adat di Bali.

“Apapun alasannya punggutan terhadap penduduk pendatang, tidak dibenarkan oleh Perda ini, ( Perda No 4 tahun 2019 red)”, tegasnya.

Dirinya mengharapkan, setelah adanya sosialisasi ini diwilayah hukum Polres Badung khususnya di Desa Werdi Bhuana tidak ada pengaduan atau pelanggaran terhadap penduduk pendatang.

“Kita ingatkan masalah administrasi dari Pemerintah yang berkaitan dengan  kependudukan tidak ada sama sekali  pungutan (Zero)”, Kata Wakpolres Badung mengingatkan.

Pelaksanaan sosialisasi yang diikuti oleh Bendesa Adat Denkayu Drs.I Nyoman Sukada, Bendesa Adat Sayan I Made Kartika dan para Kelian Dinas serta staf Desa Werdhi Bhuana yang berjumlah 30 orang, selanjutnya dijelaskan oleh wakil Pokja pencegahan, bahwa Punggutan liar sangat tidak toleransi, dengan Perda prov.Bali no.4 Th 2019, pasalnya pungutan yang dimaksud dalam Perda tersebut yakni Punia, tentu tidak ditentukan nominalnya, tidak ada paksaan dan jelas peruntukannya.

“Tidak dibenarkan melakukan pungutan dengan menentukan nominal baik terhadap tamiu, Krama tamiu, Kos kosan, usaha/toko yang berada di wilayah/banjar masing -masing”, jelas Iptu I Gusti Suarjaya, SH.

“Dalam melaksanakan Perarem terkait pungutan terhadap warga pendatang wajib di ajak rapat bersama setelah ada kesepakatan, kemudian disosialisasikan dan didaftarkan ke instansi terkait (Pemda) dan jika itu tidak dilaksanakan merupakan tindakan ilegal”, tegasnya

Pihaknya terbuka selama 24 jam untuk melakukan koordinasi terkait Perda No 4 tahun 2019 khusus masalah pungutan, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada permasalahan.

“Jika terjadi tindakan melawan hukum terhadap pelaksanaan Perda ini, ( Perda No 4 tahun 2019 red), pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penegakan hukum, karena payung hukumnya cukup jelas Punia dalam Perda tidak boleh bertentangan dengan UU 24 Th 2013 tentang kependudukan pasal 79A setiap berkaitan dengan identitas kependudukan tidak adanya punggutan”, papar Iptu I Putu Suta, SH wakil Pokja penindakan.

Reportase by : Totok Waluyo