AWK TERSANDUNG KASUS HUKUM

97

Opini, Porosinformatif
Oleh : IGN Khismayana Wijanegara, SH

AWK (Arya Wedakarna) adalah sosok yang kontroversial. Maklum saja, karena dia seorang public figure yang memiliki banyak penggemar dan pengikut. “Tidak hanya itu !” Dia pun tokoh yang tidak disukai bahkan dibenci oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Bali. “Kenapa demikian ?” Kemungkinannya karena cara pandangnya, sikapnya, dan metode pendekatan penyelesaian terhadap suatu masalah, dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Saya tidak tertarik untuk mengulasnya lebih jauh mengenai kontroversialnya AWK. Menurut saya, wajar saja bahwa seorang public figure dipuja dan dibenci. Menjadi tidak wajar, kalau popularitasnya mengandung kebohongan bahkan kemunafikan – jangan khawatir, seiring waktu pasti terungkap. Seperti pepatah mengatakan, “sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga”.

Saya lebih tertarik untuk mengajak anda, mencermati kasus hukum penganiayaan terhadap IPtMD, yang pelakunya diduga kuat dilakukan oleh AWK. Ketertarikan saya ini, untuk memberikan ruang antitesa terhadap ketokohan AWK – seorang akademisi, nasionalis, budayawan, politisi lurus, dst.

Ruang itu diharapkan dapat menjadi diskursus publik untuk menguji integritas ketokohan seseorang. Saat ini, kita membutuhkan tokoh yang dapat menjadi tauladan masyarakat. Bukan tokoh yang pandai menciptakan gimmick – gimmick untuk mengangkat popularitasnya yang kemudian mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Saya yakin anda setuju akan hal itu !

Saya tidak memaksa anda untuk membenci secara membabi buta terhadap ketokohan seseorang, termasuk AWK – tapi bersama2 menggunakan akal sehat dalam menyikapi persoalan – persoalan publik.

“Bukankah demokrasi mendorong partisipasi publik melalui akal sehatnya ?

Menurut saya, jawabannya adalah, yes ! Akal sehatlah yang menjadi filter paling efektif untuk melahirkan tokoh – tokoh yang memiliki kompetensi unggul dan integritas tinggi dalam skala kepemimpinan lokal maupun nasional.

“Etiskah seorang pejabat publik diduga kuat melanggar hukum ?”

Pertanyaan itu lebih menitikberatkan pada persoalan kepantasan – baik atau buruk. Kalau lebih banyak buruknya, sebaiknya tanpa diminta, melepaskan jabatannya agar lebih memudahkan proses hukumnya.

“Apakah mungkin hal itu terjadi ?”

Azas praduga tidak bersalah dalam hukum, memberikan hak kepada seseorang yang statusnya masih diduga melakukan pelanggaran hukum, untuk melakukan pembelaan tanpa harus melepaskan jabatan publik (pejabat negara) yang melekat padanya – kecuali kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

Berbeda halnya dengan benar atau salah. Ini harus melalui pengujian alat bukti di hadapan pengadilan – jika dinyatakan bersalah, secara otomatis dicopot jabatan publik yang melekat padanya.

“Bagaimana dengan kasus penganiayaan yang diduga kuat dilakukan oleh AWK ?”

Untuk kasus ini, kita awasi bersama – sama agar tidak ada upaya abuse of power terhadap proses hukum yang terjadi. Selain itu, dapat menjadi upaya untuk mencari keadilan yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Semoga saja, hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. “Astungkara.”
“Merdeka !” (khisma)