Pabrik Mil Batanasem Diadukan Warga Lantaran Kerap Bikin Bising Dan Getaran

Badung, Porosinformatif – Gede Widana, S.H (48th) warga Banjar Dinas Batanasem, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung merasa keberatan lantaran tembok rumahnya menyatu dengan Pabrik Mil milik Putu Kartika.

Tembok belakang rumah warga yang bersebelahan langsung dengan Pabrik Mil di Banjar Batanasem, Kelurahan Sempidi, Mengwi, Badung

Hal ini bukanlah tanpa alasan, dimana suara bising dan getaran daripada mesin pabrik saat beraktifitas menyebabkan kegaduhan dan kerusakan di beberapa bagian sisi rumahnya.

Mediasi dan segala upaya koordinasi persuasif tetap tidak membuahkan hasil. Alih-alih mendapatkan solusi untuk penyelesaian permasalahan, malah petaka beton rontok mengenai sang cucu saat bermain depan teras rumah.

Dengan dasar inilah, Gede Widana bersama seorang rekan mendatangi Dinas Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Jl. Panjaitan No.10, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Jum’at (18/09) tadi pagi.

Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kepada Porosinformatif.com Gede menyampaikan ketidakpuasan terhadap aduan yang dilayangkan kepada beberapa instansi sebelumnya, karena hingga hari ini belum ada tindak lanjutnya.

“Oleh karenanya, hari ini saya membuat aduan berupa surat keberatan beserta kronologis dari awal kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali,” ujarnya.

“Astungkare tadi langsung ditemui Bapak Kasatnya mas. Dan beliau mengapresiasi. Harapan saya, semoga dengan datangnya saya kesini, masalah Pabrik Mil yang beroperasi di sebelah rumah, bahkan temboknya juga masih memakai tembok saya, segera menemui solusi terbaik,” imbuhnya.

Bersamaan waktu, saat di klarifikasi oleh beberapa awak media, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kasat Pol PP Provinsi Bali membenarkan telah menerima aduan daripada warga yang merasa dirugikan.

“Benar kami sudah terima laporan dari warga yang berkeberatan atas kegiatan yang dianggapnya mengganggu, bahkan cucunya sudah menjadi korban,” terangnya.

Lebih lanjut Dewa Dharmadi menegaskan, jika memang kawasan itu sudah ditetapkan menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau), pastinya industri tidak diperbolehkan. “Untuk kewenangan memang ada di Kabupaten Badung, namun kita akan segera koordinasikan. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah ini,” harapnya.

Di tempat yang berbeda, Porosinformatif.com mencoba mengklarifikasi Putu Kartika, Owner Pabrik Mil dan berhasil ditemui di pabriknya. Dalam sampaiannya, Putu menegaskan bahwa dirinya juga berusaha mem-verifikasi segala bentuk usahanya ke dinas terkait seperti Disnaker dan Perindustrian.

“Justru dari sinilah saya mengetahui, bahwa ditempat usaha diijinkan ada kebisingan dan diijinkan ada getaran, karena kita produksi, namun ada batasnya,” jelasnya.

Menurutnya hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011
Tentang Nilai ambang batas faktor Fisika dan faktor Kimia di tempat kerja.

Disinggung bangunan diatas RTH (Ruang Terbuka Hijau), Putu menambahkan sudah di mediasi. “Dan apabila memang tidak boleh ada bangunan diatas RTH, maka saya siap membongkar bangunan ini, tapi mereka juga harus membongkar bangunannya. Apalagi saya orang asli ini,” tegasnya.

“Saya punya surat pernyataan mas, bahwa krama adat tidak keberatan saya mengoperasikan pabrik ini,” tambahnya seraya kembali menerangkan, bahwa dari hasil mediasi, kebijakan dari Satpol PP memang disuruh mengurangi kebisingan dan getaran.

“Untuk produksi, tidak ada surat penyetopan. Kalaupun di stop, saya tetap kerja mas. Karena saya mau makan apa? Musim seperti ini,” urainya. Bahkan lebih lanjut, menurutnya dari dinas tenaga kerja malah menganjurkan saya bekerja. Terlebih informasi dari Disnaker, triwulan ke-4 Indonesia akan mengalami krisis.

Kasat Pol PP Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat diklarifikasi melalui sambungan langsung telepon menyatakan, bahwa permasalahan ini tinggal menunggu info lebih lanjut dari DLHK.

“Karena mekanisme industri untuk kewenangannya ada di DLHK,” ujarnya.

Disinggung soal ada tidaknya kegiatan di pabrik, Kasatpol PP Badung menegaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama sepakat mencari solusi terbaik.

“Karena kami tidak bisa setiap hari cek kesana. Paling tidak di lingkungan ada Kepala Lingkungan yang lebih bertanggung Jawab, biar tidak sedikit-sedikit satpol PP,” urainya.

Editor : Totok Waluyo
Reportase : Totok Waluyo