Editor : Totok Waluyo | Reportase : Totok Waluyo
Denpasar, Porosinformatif – Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Senin (26/4/2021) di Denpasar.
Lebih lanjut Trisno menyampaikan, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun prakiraan inflasi tetap rendah.
Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia, saat ini BI mempertahankan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada angka 3,50%.
“Suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dipertahankan pada 2,75% dan 4,25%,” kata Trisno.
Selain itu, BI juga melakukan berbagai langkah dalam mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp101,91 triliun, yaitu Rp28,33 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp73,58 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).
“Adapun langkah lain yang dilakukan oleh BI adalah melakukan penambahan likuiditas di perbankan (quantitative easing) sebesar Rp72,27 triliun,” tambahnya.
Trisno juga menyampaikan, di samping kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga mengambil beberapa langkah kebijakan.
Pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention.
Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.
” Untuk yang ketiga yaitu dengan meningkatkan penggunaan instrument Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah,” paparnya.
Keempat, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif. Kelima memperkuat transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan secara lebih rinci.
“Dalam hal ini juga melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha,” beber Trisno.
Keenam, memperpanjang masa berlakunya kebijakan pricing SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah sampai dengan 31 Desember 2021.
“Langkah ketujuh dengan memperkuat kebijakan QRIS untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp2 juta menjadi Rp5 juta,” urainya seraya menyampaikan masa berlaku dimulai sejak 1 Mei 2021 serta penurunan tarif MDR QRIS untuk merchant kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) dari 0,7% menjadi 0,4% berlaku sejak 1 Juni 2021.
Kedelapan, memastikan keamanan, keandalan, kelancaran, dan ketersediaan layanan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
“Terakhir, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait,” jelasnya.
Pada April dan Mei 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, dan Inggris.
Informasi yang berhasil disampaikan terkait perekonomian Bali terkini, bahwa perekonomian Bali pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif seiring dengan dimulainya distribusi vaksin Covid-19 yang berdampak pada perbaikan level of confidence pelaku usaha dan perbaikan mobilitas domestik.
“Di samping itu rencana peningkatan investasi swasta dan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan di tahun 2021,” katanya seraya berharap.
Pada Triwulan 1, ekonomi Bali diperkirakan tumbuh dalam kisaran -6,1% s.d -5,1%. Pertumbuhan positif diperkirakan akan dimulai pada triwulan II 2021 sehingga secara keseluruhan tahun 2021 perekonomian diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 2,5% s.d 3,5%.
Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) minggu ketiga April 2021, perubahan harga di Bali sebesar 0,25%.
Dengan demikian perkiraan inflasi April 2021 sebesar 0,13% s.d. 0,33%.
Perubahan harga lebih didominasi oleh meningkatnya harga daging ayam ras dan canang sari, karena meningkatnya permintaan pada hari raya keagamaan.
Harga cabai rawit yang meningkat di awal tahun, sudah mencapai puncaknya dan mulai mengalami penurunan harga secara perlahan-lahan.
Terkendalinya inflasi ditopang oleh pasokan barang khususnya bumbu dapur dan beras yang lancar dan mencukupi untuk Provinsi Bali.
Inflasi tahun 2021 diprakirakan meningkat dibandingkan tahun 2020, namun masih dalam rentang 3%±1%.
Lima faktor utama yang menjadi pendorong meningkatnya inflasi tahun 2021 ialah (1) meningkatnya aktivitas pariwisata pasca Covid-19, (2) peningkatan daya beli masyarakat, (3) normalisasi harga tiket angkutan udara dan pemberlakuan kembali airport tax, (4) adanya peningkatan cukai rokok, dan (5) peningkatan biaya sekolah yang ditiadakan pada tahun 2020.
Selanjutnya Trisno merekomendasikan enam langkah strategis.
- Akselerasi penanganan covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.
- Akselerasi realisasi belanja pemerintah dan perluasan penerima hibah pariwisata.
- Akselerasi reaktivasi wisman melalui mekanisme travel bubble.
- Reorientasi ke pasar wisnus. Kelima, akselerasi hilirisasi pertanian dan industri.
- Akselerasi realisasi invetasi melalui pembentukan investment centre dan creative financing.
- Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian.(*)