Editor: Totok Waluyo | Reportase: Rizka Septiana
Jakarta, Porosinformatif | Pandemi akibat virus Covid-19 membuat semua sektor melambat bahkan sampai turun, seperti halnya ekonomi. Indonesia harus rela ekonomi merosot pada awal pandemi 2020.
Menurut, Badan Pusat Statistik (BPS) Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02 persen, sekaligus merupakan yang terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh minus 13,16 persen.
“Dampak negatif Covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Indonesia tidak sendiri, pandemi ini betul-betul membawa kontraksi yang sangat buruk,” ucap Kepala BPS, Suharyanto.
Pihaknya menjelaskan, dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mencatatkan minus sepanjang 2020. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66 persen terhadap PDB terkontraksi hingga 2,63 persen.
Kemudian konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) terkontraksi 4,29 persen, investasi terkontraksi 4,95 persen, ekspor terkontraksi 7,7 persen, dan impor terkontraksi 14,71 persen.
“Seluruh komponen tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah,” kata Suhariyanto.
Pada tahun lalu, konsumsi pemerintah naik 1,94 persen. Meski begitu, angkanya tetap saja lambat dari 2019 yang tumbuh 3,26 persen.
“Perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada 2020. Belanja pegawai tumbuh 1,18 persen, pada 2019 tumbuh 8,49 persen,” jelasnya.
Melihat hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, perlambatan tersebut terjadi karena penyebaran wabah virus corona beberapa waktu terakhir. Pasalnya, virus yang mulai mewabah di China itu juga akan berdampak negatif pada Negeri Tirai Bambu tersebut.
“Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomian Indonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangi dampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga ke 4,7 persen,” ungkap Sri Mulyani.
Untuk meminimalisir dampak virus corona terhadap ekonomi domestik, Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp10 triliun. Insentif itu diberikan untuk sektor pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda).
Prediksi
Pada tahun ini, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester I-2021 (Januari-Juli) hanya berkisar 3,1 sampai 3,3 persen. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sempat kontraksi di kuartal I-2021 meski membaik di kuartal II-2021.
Pada kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan minus 0,7 persen. Sementara di kuartal II, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen, sehingga membuat pertumbuhan positif selama enam bulan pertama.
“Keseluruhan semester I pertumbuhannya adalah di 3,1 hingga 3,3 persen, yaitu kuartal I minus 0,7 persen, kuartal II kita masih memperkirakan atau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di sekitar tujuh persen,” kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (5/7).
Strategi Pemerintah
Penurunan angka pada ekonomi Indonesia tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia. Maka dari itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi di tahun ini.
Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah telah memperluas diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil dengan kapasitas silinder 1.500 cc hingga 2.500 cc yang memenuhi syarat.
Diskon pajak sebesar 50% dari tarif normal akan diberikan pada masa pajak April-Agustus 2021. Kemudian 25% dari tarif normal PPnBM pada masa pajak September-Desember 2021.
Selain itu, ada pula diskon PPnBM atas tambahan segmen kendaraan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc yang memenuhi syarat. Diskon sebesar 25% dari tarif normal akan diberikan pada masa pajak April-Agustus 2021.
Kemudian 12,5% dari tarif normal pada masa pajak September-Desember 2021. Diskon PPnBM ini diharapkan mendongkrak penjualan mobil, termasuk penjualan mobil menjelang lebaran.
Kedua, stimulus kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar mulai 20 April 2021. Tujuannya untuk meningkatkan permodalan debitur UMKM.
Tak hanya stimulus yang diberikan, namun adanya kerjasama antar lembaga bisa menjadi solusi untuk kemajuan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah Kamar Dagang dan Industri atau disingkat Kadin. Organisasi itu memiliki anggota yang terdiri atas para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milik pemerintah.
Dari organisasi itulah pemerintah bisa bekerjasama untuk program penanganan dan solusi pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itulah yang dikatakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Saya berharap Kadin terus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Puan.
Mengenai hal itu, ia berharap Kadin bisa terus berinovasi untuk menjadi mitra pemerintah agar mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama UMKM.(*)
