Editor: Totok Waluyo | Reportase: Rizka Septiana
Jawa Timur, Porosinformatif | Data di Covid19.go.id mencatat jumlah daerah berstatus zona merah corona di Indonesia per 4 Juli 2021 mencapai 96 kabupaten/kota. Jumlah itu meningkat pesat dibandingkan sepekan sebelumnya, yakni 27 Juni 2021 hanya mencapai 60 wilayah zona merah corona. Lalu, per tanggal 20 Juni 2021 ada 29 daerah berstatus zona merah corona.
Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan bahwa 20 daerah di Jawa Timur telah menyandang status zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.
Ia mengatakan, fakta itu merupakan warning atau peringatan buat masyarakat Jawa Timur.
“Ada 20 daerah di Jatim yang berstatus zona merah per Selasa kemarin, ini warning bagi kita semua,” kata Khofifah saat memberikan kata sambutan dalam kunjungan kerja DPR RI di Surabaya, Kamis (8/7/2021) lalu.
Dalam penanggulangan penyebaran Covid – 19, Khofifah mengatakan pemerintah provinsi telah menjalankan 4 bentuk rumpun gugus tugas, seperti promotif dan preventif, rumpun tracing, kuratif dan ekonomi sosial yang dibentuk Pemprov Jatim untuk mengatasi dampak ekonomi saat pandemi.
Diketahui ada 4 rumpun tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jatim selama ini. Rumpun promotif, preventif dipimpin oleh Suban Wahyudiono. Rumpun tracing dipimpin oleh dr Kohar Hari Santoso. Rumpun kuratif dipimpin oleh dr Joni Wahyuhadi dan Rumpun ekonomi sosial dipimpin oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
“Pemulihan ekonomi ini sudah ada di dalam Gugus Tugas, yang selama ini dipimpin Pak Wagub Emil, Rumpun Kuratif oleh dr Joni, Rumpun Promotif Preventif oleh Pak Suban, Rumpun Tracing oleh dr Kohar,” pungkas Khofifah.
Perlu diketahui, zona merah corona adalah daerah berisiko tinggi penularan virus corona penyebab Covid-19. Satgas Covid-19 memperbarui data zona penularan virus corona, dari zona merah, zona hijau, dan zona oranye setiap minggu.
Dari beberapa kabupaten di Jatim, berikut daerah yang masuk zona merah. Mulai dari Bondowoso, Sampang, Pamekasan sampai Ngawi.
“Kami mengusulkan untuk membuat Rumah Sakit Darurat dengan menempatkan 500 tempat tidur untuk pelayanan pasien pengidap Covid-19. Hal itu bisa diperbanyak sampai 864 tempat tidur,” tutur Khofifah.
Ia melanjutkan, dengan adanya kedatangan rombongan DPR RI yang dipimpin Puan Maharani menjadi salah satu dorongan semangat bagi Pemprov Jatim untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
Butuh Terobosan
Ketua DPR, Puan Maharani mengapresiasi Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengatakan untuk menghadapi pandemi ini, butuh terobosan untuk mengatasi ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19.
Hal ini disampaikannya usai meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat (RSD) Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur.
Ketua DPP PDI-P itu menilai, pendirian rumah sakit tersebut merupakan salah satu contoh bukti terobosan mengatasi persoalan pandemi.
“Ini salah satu contoh yang pernah saya sampaikan, bahwa kita butuh terobosan untuk mengatasi persoalan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang di beberapa daerah sudah mencapai lebih dari 80 persen,” kata Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan juga mengatakan sudah memberikan bantuan vaksin untuk masyarakat Jawa Timur.
Puan menjelaskan ada 30.000 dosis vaksin Covid-19 untuk masyarakat yang disampaikan melalui Pemerintah Kota Surabaya.
“Saya tuh sampai menanyakan lagi, apakah 30 ribu vaksin sudah diberikan ke Jawa Timur? Pasalnya, saya tidak mau kehadiran saya di sini membawa tangan kosong. Kita harus saling gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah,” tutur Puan.
Ia melanjutkan, pemerintah harus berkomitmen dan selalu gotong royong untuk menjaga keutuhan Indonesia.
“Kita harus punya program yang khusus, dan uang yang didapat harus digunakan efisien dan kepala daerahnya imbau nanti pelaksanaannya fokus untuk keselamatan rakyat,” ujar Puan.
Ketua DPR, Puan Maharani, juga meminta kepada pemerintah membuka rumah sakit darurat atau lapangan.
“Sebab penderita yang bergejala sedang dan berat sudah tidak tahu mau ke mana lagi karena rumah sakit penuh,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.
Ia mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan kapal rumah sakit milik TNI AL atau KRI Dr. Suharso. Selain itu ada juga kapal milik Pelni yang bisa dimodifikasi.
“Bangun rumah sakit lapangan, bangunan-bangunan yang bisa dialihfungsikan. Tapi jangan business as usual, kita harus bertindak dalam ritme kerja kedaruratan,” ujarnya.
Turut mendampingi Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie.(*)
