Editor: Totok Waluyo | Reportase: Rizka Septiana
Jakarta, Porosinformatif | Hari ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah selesai. Banyak wacana bahwa PPKM Darurat ini bakal diperpanjang sampai akhir Juli.
Jika diperpanjang, pemerintah harus mengkaji secara mendalam mengenai kerugian masyarakat kecil atau sektor ekonomi kerakyatan akibat pemberlakuan PPKM darurat.
Mengenai hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam pengantar yang disampaikan, Jokowi mengatakan saat ini yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat adalah jadi atau tidaknya PPKM Darurat diperpanjang.
“Pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?” ujar Jokowi, Jumat, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
“Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?” imbuhnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak agar berpikir jernih dalam mengambil keputusan soal PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.
“Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru,” tegasnya.
Menurut, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelumnya mengungkap kemungkinan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang dengan alasan kasus Covid-19 belum terkendali.
“Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM Darurat) maupun penerapan kebijakan lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan,” ujar Wiku.
Menanggapi hal itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya belum mendapat instruksi soal perpanjangan PPKM Darurat di Jakarta.
“Belum ada, belum ada. Nanti penyekatan akan mengikuti keputusan pemerintah,” ujar Sambodo.
Sambodo menerangkan, jika PPKM Darurat kembali diperpanjang, titik penyekatan yang saat ini sudah berjumlah 100 akan dipertahankan. Namun jika PPKM Darurat berakhir, maka pihaknya akan kembali membuka titik-titik yang sebelumnya tertutup.
Wacana perpanjangan PPKM Darurat direspon beragam dari masyarakat.
Salah satunya Samsul (42) sebagai pedagang sayur, Samsul merasakan dampak yang signifikan terhadap PPKM Darurat, warungnya sepi pembeli. Ia pun menyatakan rugi selama PPKM Darurat.
“Sepi selama PPKM, ya kalau bisa dilonggarkan agar rakyat seperti saya bisa beraktivitas untuk mendapatkan pendapatan,” ujarnya.
Berbeda dengan Samsul, Andri (32) karyawan salah satu perusahaan di Jakarta mengatakan bahwa mendukung jika PPKM Darurat diperpanjang.
Pasalnya, ia mengatakan bahwa virus Covid-19 semakin ganas, dan membuatnya jadi lebih aman bekerja di rumah.
“Saya mendukung saja jika memang untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya kalau tidak ada PPKM Darurat saya harus bekerja di kantor dan hal itu membuat saya kemungkinan kena virus tersebut.
Melihat hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ia juga meminta pemerintah memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi memang memberi solusi.
“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” terang Puan.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan negara untuk mengatasi pandemi.
“Berikan pemahaman yang baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” lanjut Puan.
Menurut Puan, pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir pada 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya. Pengumuman perpanjangan juga harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
Mantan Menko PMK ini menuturkan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.
Selain evaluasi, kata Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Misalnya, akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif, penambahan kamar rumah sakit dan isolasi mandiri, serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi.(*)
