Editor: Totok Waluyo | Reportase: Rizka Septiana
Jakarta, Porosinformatif | Peran TNI dalam menyokong keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 tak bisa dipandang sebelah mata. Sejak awal pandemi, TNI terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat terkait Covid-19.
Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajaran TNI dan Polri. Presiden memerintahkan agar TNI ikut membantu sosialisasi dan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat, pengawalan distribusi vaksin, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Menjawab instruksi tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI akan selalu berada di garis depan dalam penanganan pandemi. Dia pun melaporkan total prajurit TNI yang dikerahkan dalam operasi penegakkan protokol kesehatan sebanyak 91.817 telah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam praktik di lapangan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar aparat sebagai ujung tombak pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini kondisi masyarakat sedang sulit akibat pandemi.
“Dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang, sekecil apapun tindakan yang kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah, dan berpotensi merusak kepercayaan rakyat, harus benar-benar dihindari,” kata Puan.
Eks Menko PMK tersebut juga mengajak agar semua pihak fokus pada penanganan pandemi Covid-19, menjaga stabilitas negara dan juga kepercayaan rakyat kepada negara dan aparat-aparatnya. “Arahkan energi bangsa ini ke sana,” lanjut dia.
Imbauan tersebut disampaikan Puan setelah terjadi tindak kekerasan kepada warga di Papua yang dilakukan oleh dua oknum TNU AU baru-baru ini. Kasus ini pun langsung ditangani oleh pihak TNI.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan untuk mencopot Komandan Lanud (Danlanud) Johannes Abraham Dimara Merauke dan Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto. Tak hanya itu, Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud JA Dimara turut dicopot.
Hadi menegaskan bahwa penggantian Danlanud dan Dansatpom itu merupakan bentuk tanggung jawab komandan atas kejadian tersebut. Komandan satuan, lanjut dia, bertanggung jawab untuk membina anggotanya.
Langkah cepat TNI dalam merespon insiden tersebut pun diapresiasi oleh Puan Maharani. Dia mengingatkan agar jangan lagi terulang suasana represif yang membuat aparat menjadi sosok menakutkan bagi rakyat. Sebaliknya, rakyat seharusnya dijaga, dilindungi dan diayomi.
Akan tetapi, kejadian tersebut jangan menjadi ibarat pepatah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Satu kesalahan jangan membuat semua tindakan menjadi dianggap serba salah.
Di sisi lain, jasa dan peran TNI pun patut diakui, terutama selama penanganan pandemi Covid-19. Tentunya publik masih ingat bahwa pada 1 Februari 2020, sebelum pemerintah mengumumkan kasus Corona pertama di Indonesia, TNI membantu proses karantina 238 WNI dari Wuhan.
Fasilitas milik Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Raden Sadjad di Natuna, Kepulauan Riau, pun digunakan sebagai tempat karantina bagi para WNI tersebut.
Selain itu, KRI Dr Soeharso juga digunakan dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu kepulangan TNI dari Malaysia yang ketika itu menerapkan lockdown.
TNI tercatat telah melaksanakan 13 kali proses evakuasi sekitar 3.500 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal-kapal pesiar dunia. Di antaranya, evakuasi 188 WNI Kru Kapal World Dream, 324 WNI ABK MV Costa Mediterranea, dan 68 awak kapal Diamond Princess.
Tak hanya itu, TNI juga melakukan re-focusing atau re-alokasi anggaran sebesar Rp196,8 miliar. Kebutuhan anggaran Mabes TNI Rp25,7 miliar dialokasikan untuk pengadaan alat PCR, sedangkan anggaran TNI AD sebesar Rp39,9 miliar digunakan untuk alokasi pengadaan alat pelindung diri, test kit dan swab dengan keperluan smart helmet.
Anggaran TNI AL sebesar Rp64,5 miliar dialokasikan untuk peningkatan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Sementara itu, anggaran TNI AU Rp69,5 miliar dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit angkatan udara.
Hadi mengatakan, hingga kini terdapat 738 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik TNI yang bertugas sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19. Jumlah ini terdiri atas 114 fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan 624 fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan personel, materiil, dan alutsista untuk mengawal dan mengamankan distribusi vaksin, dari setibanya di Tanah Air menuju ke Biofarma, lalu pengiriman ke berbagai daerah di Indonesia. Pengawalan tersebut dilakukan bersama Polri dalam Operasi Aman Nusa II.(*)
