Editor: Totok Waluyo | Reportase: Rizka Septiana
Jakarta, Porosinformatif | Sudah hampir 2 tahun pandemi melanda dunia termasuk Indonesia. Selama itu pula pemerintah bekerja keras untuk mengatasi virus Covid-19. Mulai dari kebijakan PSBB sampai PPKM Darurat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang terdampak pandemi.
Namun, kebijakan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 menuai pro dan kontra. Tak sedikit dari masyarakat memprotes kebijakan tersebut. Alhasil, terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dilansir dari berbagai sumber, Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 mengalami penurunan drastis.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan, dari Februari hingga Juni 2021, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 menurun 13,5 persen.
“Tingkat kepercayaan pada Presiden untuk menangani wabah selama empat bulan terakhir turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen,” kata Djayadi.
Ia melanjutkan tingkat kepercayaan ini merupakan angka terendah yang ditunjukan publik kepada pemerintah selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Data LSI menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi sejak September 2020 hingga Juni 2021 terus menurun. Pada September 2020, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6 persen, lalu pada November 2020 sebesar 60 persen.
Dengan hasil tersebut, sejumlah politisi menganggap bahwa pemerintah telah gagal dalam mengatasi pandemi.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menilai, diksi soal negara gagal adalah berlebihan. Dia menjelaskan, indikator negara gagal tak bisa diukur cuma dari faktor kasuistik seperti dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
Sebutan negara gagal juga tak cukup tepat bila penyebabnya hanya kelangkaan oksigen maupun statistik kasus positif corona.
“Diksi failed nation ini boleh dibilang berlebihan, jika hanya mendasarkan pada indikator yang kasuistik dan parsial seperti kelangkaan oksigen dan posisi statistik angka positif covid tanpa memperhatikan indikator fundamental yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia belum ada tanda-tanda mengarah ke negara gagal. Tetapi, di sisi lain Karyono menghargai politisi yang mengkritik pemerintah karena peduli terhadap negara.
“Pasalnya, syarat-syarat menuju negara gagal masih belum terpenuhi untuk sementara ini. Tetapi, sekali lagi, kritik dari sejumlah kritikus yang berkompeten dan konstruktif tentu bermanfaat untuk memacu peningkatan kinerja pemerintah,” ucapnya.
Harus lebih hati-hati
Melihat penurunan kinerja pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dikomentari oleh ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengatakan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah menimbulkan potensi penurunan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, Puan mengimbau pemerintah untuk hati-hati dalam membuat kebijakan.
“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebagai contoh, dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan. Jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang tidak sesuai dalam prosesnya.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan,” kata Puan.
Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.
“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” katanya
Mantan Menko PMK ini juga menjelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah kedepannya.
“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” kata Puan.
Perlu diketahui, pada 27 Juli 2021, Indonesia mengalami penambahan kasus Covid-19 sebanyak 45.203 kasus baru. Kasus baru itu tersebar pada 34 provinsi dengan total pasien 3.239.936 orang di Tanah Air.
Dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di Jawa Barat sebanyak 8.589 kasus. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan 6.337 kasus dan Jawa Tengah dengan 5.187 kasus.
Sementara itu, secara kumulatif, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 47.128 orang, sehingga jumlahnya menjadi 2.596.820 orang. Kemudian, ada penambahan 2.069 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 86.835 orang.
Hingga hari ini, pemerintah telah memeriksa 25.245.491 spesimen Covid-19 dari 17.189.001 orang. Kasus Covid-19 telah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.Untuk DKI Jakarta, terdapat 3.567 kasus baru Covid-19.(*)
