Editor: Totok Waluyo | Reportase: Totok Waluyo
Denpasar, Porosinformatif | Salah satu kebijakan Bank Indonesia di sektor riil adalah mengedukasi UMKM melalui 46 kantor wilayah dalam negeri.
Hal ini disampaikan Ekonom Ahli GPIK KPwBI, Donny H. Heatubun, dalam acara capacity building Bank Indonesia di Denpasar, Rabu (29/9/2021).
Pihaknya mengatakan, selain menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memiliki kebijakan yang bisa dikatakan prioritas di masa pandemi ini, yaitu masuk ke sektor riil dan UMKM.
“Padahal sesuai tugas dan fungsi pokok Bank Indonesia pada Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak ada tugas BI untuk mengatur UMKM,” ujar Donny dengan senyum khasnya.
Namun hal ini bukanlah menjadi hambatan Bank Indonesia untuk mengedukasi UMKM di tengah masyarakat, terlebih dalam upayanya untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan stabilitas moneter.
“Jadi BI fokus terhadap dua kebijakan awal. Dengan menjaga nilai kestabilan pembayaran uang rupiah, maka imbas ataupun efeknya baik bagi laju roda usaha para pelaku bisnis di Indonesia,” terangnya.
Didampingi Beny Okta Tutuarima, Kepala Tim Implementasi KEKDA, Donny juga menjelaskan respon Bank Indonesia dalam mendukung PEN untuk UMKM.
Meskipun di masa pandemi, UMKM mengalami dampak yang signifikan pada sektor permodalan, akses bahan baku, daya saing, kapasitas produksi, dan akses pemasaran.
Disebutkannya, karena adanya pengurangan mobilitas dalam PPKM yang dilakukan pemerintah guna menekan angka Covid-19.
“Disinilah pentingnya digitalisasi bagi UMKM melalui program BI On Boarding UMKM. Dan ini sudah yang keempat dilakukan,” tegasnya.
Berdasarkan data survei yang dilakukan BI dengan jumlah responden 2970 UMKM, hampir 87,5% (2600 UMKM) terdampak negatif di masa pandemi.
Dari 2600 UMKM, sebanyak 52,1% (1547) UMKM belum terkorporatisasi, sedang sisanya 35,5% sudah terkorporatisasi.
“Kondisi inilah yang memberikan tekanan ganda bagi UMKM dan berdampak pada turunnya likuiditas, solvabilitas, dan berujung pada pemasukan yaitu profitabilitas,” jelasnya.
Menutup materi yang disampaikan, Donny menyampaikan empat hal yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang oleh para peserta capacity building.
- Adaptasi UMKM pada era baru,
- Penguatan sinergi kebijakan nasional UMKM,
- Program pengembangan UMKM secara end-to-end,
- Pembentukan kebijakan afirmatif untuk mendorong sisi demand.(*)
