Komisi VII DPR RI Desak BPH Migas Laksanakan Digitalisasi SPBU

Editor: Totok Waluyo | Reportase: Buang Supeno

Malang, Porosinformatif | Komisi VII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina Persero untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi termasuk pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik.

Hal ini disampaikan dalam sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang melakukan sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun anggaran 2021 hasil kerjasama PWI Malang raya di Hotel Ijen Suites Malang, Selasa (2 /11/2021).

Selanjutnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ali Ahmad menyebutkan, dengan program digitalisasi di SPBU akan memudahkan proses pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat. Dengan demikian akan meminimalisir losses di setiap SPBU.

Sementara Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim juga mengakui, pelaksanaan program digitalisasi di SPBU belum 100% terlaksana, karena terkendala penyediaan sarana internet yang tidak semua daerah tercukupi.

Namun, pihaknya berupaya melakukan pendekatan dengan PT Telkom untuk lebih cepat pengadaannya.

Pihaknya menyatakan, saat ini jumlah SPBU yang sudah digitalisasi mencapai 400 SPBU dari 583 yang ada. Sedangkan pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik semua SPBU sudah terpasang.

“Memang kita akui belum 100% SPBU mengikuti program digitalisasi, maklum terkedala pelayanan Internet, setiap daerah tidak sama. Namun, kami sudah melakukan pendekatan dengan PT Telkom untuk segera mengadakan didaerah tertentu,” ungkap Abdul Halim bersemangat.

Anggota Komite BPH Migas lainnya Wahyudi Anas mengatakan, salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah untuk mengupayakan jumlah lokasi BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.

“Agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyaluran BBM satu harga,” tandasnya.(*)