Editor: Redaksi | Reportase: Totok Waluyo
Denpasar, Porosinformatif| Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kota Denpasar bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menggelar high level meeting (HLM) bertempat di Denpasar, Selasa (19/4/2022).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan, HLM merupakan kegiatan yang sangat strategis guna menjaga inflasi agar tetap stabil.
Tidak hanya itu, rapat ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
“Dan berbagai antisipasi sudah kami lakukan untuk menjaga kestabilan harga di Denpasar terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” ujarnya kepada awak media yang hadir.
Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan bahwa kegiatan pemantauan harga agar lebih rutin dilakukan melalui pemantauan ketersediaan pangan, melakukan update SIPAPA Online (Sistem Informasi Penyedia Ketersediaan Pangan secara OnLine), serta meningkatkan produksi bahan pangan.
Selain itu, sinergi dan komitmen dari seluruh pihak harus terus dilakukan dengan mengacu pada prinsip 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, I Made Saryawan menyampaikan bahwa kondisi perekonomian sudah menunjukkan pemulihan yang salah satunya tercermin dari daya beli masyarakat yang mulai tumbuh.
I Made Saryawan menambahkan, telah disusun peta jalan TPID Kota Denpasar Tahun 2022-2024 dan telah dilaksanakan beberapa upaya pengendalian inflasi selama Triwulan 1 2002 melalui monitoring dan pemantauan harga serta operasi pasar khususnya untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir.
“Selain itu, Kota Denpasar juga telah meluncurkan SIPAPA Online yang bertujuan memperluas pemasaran bagi penyedia pangan di Kota Denpasar. Dan sistem ini dapat diakses oleh masyarakat sehingga informasi ketersediaan/stok dan harga pangan yang ada di penyedia dapat diketahui dengan cepat dan jelas,” terangnya.
Sementara di waktu yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho optimis pertumbuhan ekonomi Bali akan kembali pulih sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan.
Trisno menyebut perekonomian Bali selama ini bergantung pada external demand. Oleh karenanya perlu mencari terobosan sumber pertumbuhan lain untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan tingkat inflasi Kota Denpasar sampai dengan triwulan 1-2022 masih terkendali dan berada dalam rentang target inflasi Bank Indonesia.
“Inflasi Denpasar di bulan Maret 2022 tercatat sebesar 0,85% secara mtm, 1,58% secara ytd, dan 2,56% secara yoy. Adapun komoditas penyumbang inflasi utama di antaranya minyak goreng, angkutan udara, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah,” jelasnya.
Trisno juga menyampaikan bahwa risiko inflasi ke depan lebih tinggi.
Dua faktor risiko penyebab inflasi ke depan yang perlu diantisipasi yakni (1) peningkatan jumlah wisatawan yang berarti peningkatan demand dan perlu diantisipasi dengan kecukupan dari sisi supply; (2) konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan beberapa komoditas dalam negeri.
Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia antara lain (1) melakukan pemantauan harga dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan lebih intensif, termasuk berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait; (2) bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada aksi penimbunan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan dengan baik; (3) membentuk BUMD pangan dan melakukan perluasan Kerja Sama Antar Daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali; serta (4) peningkatan kualitas data harga dan stok bahan pangan di SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Strategis).
Pada akhir HLM, Wakil Wali Kota Denpasar menyampaikan 3 (tiga) hal yang harus dilakukan dalam jangka pendek yakni: (1) melakukan sinergi dan koordinasi dengan 5 distributor besar di Kota Denpasar untuk menjaga stabilitas harga; (2) melaksanakan operasi pasar di pasar-pasar tepi/pinggiran kota Denpasar yang berada di bawah PD Pasar, serta (3) melakukan pengkajian lebih lanjut perihal pembentukan BUMD Pangan di Kota Denpasar.(*)
