Jakarta, Porosinformatif| Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan terjaga pada triwulan I tahun 2026 di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Dalam hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, KSSK menyampaikan bahwa gejolak geopolitik global telah meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan internasional, terutama melalui kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasok perdagangan dunia. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya inflasi global dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen yoy. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh akselerasi belanja pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta investasi yang terus tumbuh, termasuk dari proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah.
Kinerja konsumsi domestik turut didukung momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), stimulus pemerintah, serta penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, investasi mendapat dorongan dari proyek hilirisasi Danantara dan berbagai pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas nasional. Aktivitas manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi, pertumbuhan positif penjualan ritel, serta surplus neraca perdagangan juga menjadi indikator kuatnya aktivitas ekonomi domestik.
KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 dapat mencapai 5,4 persen atau lebih. Optimisme tersebut ditopang oleh sinergi kebijakan pemerintah dan seluruh anggota KSSK dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga terus mempercepat berbagai program strategis nasional melalui pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE).
Di sektor eksternal, tekanan global akibat konflik Timur Tengah masih memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Pada triwulan I 2026, investasi portofolio asing tercatat mengalami net outflow sebesar USD1,7 miliar. Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2026 berada di level Rp16.995 per dolar Amerika Serikat. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valas, memperketat kebijakan transaksi valuta asing, serta menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik. Langkah tersebut berhasil menjaga stabilitas rupiah di kisaran Rp17.415 per dolar AS pada awal Mei 2026.
Kondisi inflasi nasional juga dinilai tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen yoy dan masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen. Penurunan inflasi didukung stabilitas harga pangan, kecukupan pasokan bahan pokok selama panen raya, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi melalui subsidi BBM dan listrik.
Dari sisi fiskal, APBN terus menjalankan peran sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga triwulan I 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy. Belanja pemerintah difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional, perlindungan sosial, subsidi energi, pembangunan infrastruktur, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, sektor perbankan nasional tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Kredit perbankan tumbuh 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026, didorong terutama oleh pertumbuhan kredit investasi. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tetap rendah di level 2,1 persen, sedangkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada pada level tinggi sebesar 25,09 persen. Likuiditas perbankan juga dinilai memadai dan stabil.
Di pasar modal, meski sempat mengalami tekanan akibat sentimen global, penghimpunan dana korporasi tetap menunjukkan kinerja positif. Hingga awal Mei 2026, penghimpunan dana di pasar modal tercatat mencapai Rp59,35 triliun, sementara jumlah investor pasar modal meningkat menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID).
OJK juga terus memperkuat reformasi sektor jasa keuangan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk peningkatan transparansi pasar modal, dukungan pembiayaan perumahan dan UMKM, hingga pengembangan ekosistem perdagangan aset kripto dan bulion nasional. Di sisi lain, LPS terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui penguatan program penjaminan simpanan dan persiapan implementasi program penjaminan polis asuransi.
KSSK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat coordinated policy response guna memitigasi berbagai risiko global yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen mendukung sektor riil dan berbagai program prioritas pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
