Jakarta, Porosinformatif| Sejak awal tahun hingga pertengahan Februari, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menghadapi berbagai tantangan.
Menyikapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung pada Rabu (12/02) memberikan arahan agar jajaran tidak terpengaruh oleh opini publik.
“Saya meminta kepada semua eselon satu dan dua untuk tetap fokus pada pekerjaan masing-masing. Jangan sampai terpengaruh oleh opini publik. Kita sudah memiliki pusat kendali informasi yang selalu memberikan laporan tentang kejadian yang ada, sehingga kita tidak perlu terbawa arus isu liar,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Terkait kasus kebakaran yang terjadi, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan dukungan moral kepada jajaran yang terdampak.
Ia juga meminta seluruh jajaran untuk menangkal isu-isu liar yang beredar dan menegaskan bahwa kebakaran terjadi karena technical error dan tak ada arsip penting yang ikut terbakar dalam musibah tersebut.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,011 triliun atau sekitar 31% yang berdampak pada penyesuaian volume program, termasuk pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri ATR/Kepala BPN berharap efisiensi ini tidak menurunkan semangat kerja jajaran dalam memberikan layanan pertanahan terbaik bagi masyarakat.
Dengan berbagai tantangan ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk tetap profesional menjalankan program prioritas dengan efisien, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika eksternal.
“Kepercayaan ini akan menjadi satu pengingat bagi kita semua. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Bapak Menteri ini harus dibayar oleh kita semua di jajaran, terutama garda terdepan, baik di Kanwil maupun di Kantah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita dengan mulai melakukan evaluasi dan juga memperbaiki diri meningkatkan pelayanan,” ujar Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Darmawan.
Rapat pimpinan diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring.***
