Surabaya, Porosinformatif | Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah, Indar Parawansa; Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto; Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Nico Afinta dan Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito melakukan rapat koordinasi terkait penanganan Covid-19, bertempat di Gedung Rupatama Mapolda Jatim, Senin (7/6/2021).
Selain Forkopimda Jatim, hadir dalam kegiatan Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Wali Kota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V /Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Prov Jatim dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Timur secara virtual.
Kadinkes Provinsi Jatim dalam pemaparannya mengatakan, trend rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit dibeberapa daerah kabupaten/kota mencapai 25%.
Berdasarkan data, tingkat prosentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13 % pada dosis I dan 30.32 % pada dosis ke II per 6 Juni 2021.
Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Jatim juga menyampaikan laporan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jatim.
Data Satgas Covid-19 menunjukkan tingkat kematian di Jawa Timur akibat Covid- 19 mencapai 2,78%, sementara tingkat penggunaan BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%.
Sementara Bupati Bangkalan juga menerangkan terkait epicentrum zona merah yakni, Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi lebaran ketupat serta PMI yang mengabaikan prokes.
“Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab massal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi Epicentrum Persebaran Covid-19,” jelas R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan.
Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur, maka dari itu perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat.
Dalam pemaparan yang disampaikan para bupati menyebutkan: untuk Kabupaten Madiun tingkat ketersediaan BOR di rumah sakit di Kabupaten Madiun mencapai 35%, Kabupaten Tulungagung mencapai 63%, Trenggalek mencapai 30%, dan Banyuwangi mencapai 51% serta Bojonegoro mencapai 58%.
Dari pemaparan bupati/wali kota di Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19 yakni, melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan serta penerapan protokol kesehatan.
“Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Pangdam V Brawijaya.
Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.
“Fokus penaganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger,” ungkap Kapolda Jatim.
Ditambahkan Kapolda, dengan melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kita perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di segala sektor lini untuk menangani Covid-19,” tambah Kapolda.
Tidak hanya bupati dan wali kota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup, sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.
“Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, apabila diantisipasi pada dua minggu sebelumnya maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2000 kasus aktif,” ucap Kepala BNPB.
Sementara itu Kepala BNPB juga memberikan pengarahan diantaranya, pastikan ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri, memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19.
“Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing, dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antar stake holder dalam menangani kasus Covid-19,” lanjut dia.
Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak lupa juga memberikan pengarahan. Menyebutkan, Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 terutama varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi PMI yang kembali ke Jatim dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di Asrama Haji maupun pos PPKM Mikro masing-masing wilayah.
“Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami Forkopimda bersama sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen massal maupun 3T,” jelas Gubernur Jatim.(rls)
