Editor: Totok Waluyo | Reportase: Totok Waluyo
Denpasar, Porosinformatif | Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar -0.19% (mtm) pada bulan Oktober 2021, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,10% (mtm).
Laporan yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho kepada awak media di kantor BI Bali Jl. Letda Tantular No.4, Denpasar Timur, Selasa (2/11/2021).
Disebutkannya, secara spasial, deflasi terjadi di Kota Denpasar sebesar -0,23% (mtm), sementara Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm).
“Penurunan tekanan harga ini terjadi pada kelompok core inflation dan volatile food, sedangkan kelompok administered price tercatat meningkat,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan, Bali mengalami inflasi sebesar 1,45% (yoy) secara tahunannya.
“Besaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,40% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,66% (yoy),” terang Trisno.
Kelompok barang core inflation mencatat deflasi sebesar -0,29% mtm (0,79% yoy), terutama disebabkan oleh turunnya harga canang sari.
Menurut Trisno, penurunan harga canang sari ini seiring dengan normalisasi harga setelah mengalami peningkatan harga pada bulan sebelumnya.
“Selain itu, harga emas perhiasan juga tercatat mengalami penurunan, seiring dengan tren penurunan harga emas dunia,” ujarnya.
Kelompok barang administered price mencatat inflasi sebesar 0,49% mtm (0,88% yoy). Peningkatan tekanan harga terutama terjadi pada harga angkutan udara seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan ke Bali dampak dari penurunan level PPKM di Oktober 2021.
Kelompok barang volatile food juga mengalami deflasi sebesar -0,49% mtm (5,20% yoy). Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas tomat, telur ayam ras dan bawang merah seiring dengan terjaganya pasokan yang didukung oleh panen di berbagai daerah sentra produksi.
“Bank Indonesia menilai inflasi Bali sampai dengan akhir tahun cenderung rendah dan stabil,” tegasnya.
Meskipun demikian, Trisno mengungkap, program 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap terus didorong, terutama melalui Kerjasama Antar Daerah, digital farming, dan pemasaran produk lewat e-commerce.(*)
