4 Langkah Kabupaten Badung Jaga Kestabilan Harga Jelang Nataru

Editor: Redaksi | Reportase: Totok Waluyo

Badung, Porosinformatif | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung adakan rapat High Level Meeting (HLM) guna membahas upaya-upaya dalam menjaga kestabilan inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Acara yang dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Badung dan instansi terkait pada hari Selasa (14/12/2021).

Mengawali rapat HLM, Adi Arnawa menyampaikan, kestabilan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan IV 2021 dapat terjaga, “kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan cabai,” terangnya.

Disebutkannya, untuk harga minyak goreng masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh naiknya harga minyak kelapa sawit mentah.

Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca sehingga harga sangat fluktuatif terutama di saat curah hujan yang cukup tinggi seperti sekarang.

4 Langkah Yang Dilakukan

Dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2022, beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan yaitu:

  1. Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM,
  2. Merancang dan melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menajga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,
  3. Ketersediaan data informasi pangan yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan dan sebagai dasar dalam pelaksanaan KAD, serta,
  4. Meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local value chain) dengan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi.

Di tempat yang sama, Rizki menjelaskan bahwa tingkat inflasi di sebagian besar wilayah di Indonesia berada di bawah sasaran inflasi 3%±1%.

“Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di Bali sebesar 1,87% (yoy),” urainya.

Komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari s.d. November 2021 adalah canang sari, minyak goreng, transportasi udara, daging ayam ras dan daging babi.

Selain itu, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga saat Hari Raya Natal, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi di Bali sejak 2018 hingga 2021 yang terdiri dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang merah.

Sedangkan dari kelompok non makanan yaitu angkutan udara dikarenakan faktor akhir tahun di mana permintaan tiket pesawat cenderung meningkat.

Selanjutnya, Rizki menyampaikan sejumlah rekomendasi langkah optimalisasi program pengendalian inflasi di Kab. Badung, diantaranya:

  1. Melakukan KAD untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit,
  2. Mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak,
  3. Mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik di bagian hulu maupun hilir, serta,
  4. Peningkatan kualitas data, terutama stok neraca pangan pada website SIGAPURA.

Untuk mempermudah pengumpulan data secara periodik, Rizki menyarankan Pemda menerbitkan aturan yang mewajibkan distributor utama untuk melaporkan posisi stoknya setiap minggu

Dalam sesi diskusi, Kepala Gudang Perum BULOG Kab. Badung, I Made Witantra menyebut jumlah stok bahan makanan di gudang Bulog saat ini masih dalam keadaan yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Kab. Badung sekitar 4–5 bulan.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Badung, I Made Widana menyampaikan, Pemkab Badung bekerja sama dengan para e-commerce telah memberikan fasilitasi kepada UMKM setiap tahun terkait program onboarding UMKM.

Sebagai penutup diskusi, seluruh OPD diarahkan untuk memperbaiki data stok neraca pangan dengan menggabungkan data dari distributor yang tersebar di Badung.

Selain itu, data yang diinput juga harus dipastikan adalah data riil sehingga stok pangan terlihat dan nantinya dapat dilakukan langkah-langkah ansitipatif.(*)