Editor: Redaksi | Reportase: Totok Waluyo
Denpasar, Porosinformatif | Ketua DPD KNPI Provinsi Bali, Nyoman Gede Antaguna (Mang De) menyikapi berlangsungnya Musprov XIV KNPI Provinsi Bali yang disebutnya “abal-abal” dengan segera mengambil langkah hukum.
Pihaknya menegaskan, sikap tegas yang diambil merupakan tindakan bilamana upaya protes atau keberatan dengan adanya musprov tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah.
Mengapa demikian? Karena pada saat pelaksanaan musprov dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah, yakni Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Menurutnya, pada saat diklarifikasi, kabid dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyatakan ditekan dan dipaksa serta diintimidasi agar tidak keluar ruangan yang ujungnya disuruh memberikan sambutan.
“Namun kenapa harus nurut, kan jadinya menciderai nama institusinya, bahkan memukul gong lagi,” ujar Mang De kepada Porosinformatif melalui selulernya, Jumat (28/1/2022).
Selain pernyataan tegas Ketua DPD KNPI Provinsi Bali, Nyoman Gede Antaguna (Mang De), rupanya sikap serupa juga ditunjukkan Ketua Umum DPP KNPI, Noer Fajrieansyah, yang menyesalkan musprov itu di Bali.
Noer Fajrieansyah yang dihubungi melalui selulernya, juga tegas menyatakan, Haris Pratama tidak ada sejarahnya dengan KNPI.
“Mungkin Haris Pratama punya KNPI sendiri, makanya gelar Musprov sendiri,” sindir Fajrieansyah, sembari berujar, Haris Pratama tidak memiliki SK, legalitasnya tidak ada alias “bodong”.
Apa yang disampaikan Fajrieansyah bukan tanpa musabab, pasalnya DPP saat ini tengah merancang kongres bersama yang rencananya akan diadakan pada bulan Maret 2022 mendatang dengan beberapa opsi lokasi selain di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun demikian ada juga segelintir orang yang berusaha mengacaukan rencana kongres bersama demi urusan dapur mereka.
Melalui selulernya ia juga mengimbau agar organisasi kepemudaan di Bali jangan sampai terjebak dalam tipu muslihat dan terpecah belah akibat dipermainkan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Bali itu daerah tujuan wisata utama, jangan dibikin gaduh. Apalagi di masa Covid -19 seperti ini. Bali juga indikator keamanan, sedikit saja letupan, gaungnya ke seluruh dunia,” sebutnya.
Seperti diketahui dengan mengatasnamakan KNPI, Haris Pratama menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bali, Kamis (27/1/2022).
Kongres ini tidak “legitimate” karena tidak dihadiri oleh DPP, OKP dan kelengkapan organisasi lainnya, apalagi tidak memiliki SK dari Menkumham.
Hal itulah yang kemudian diungkapkan Ketua KNPI Provinsi Bali, Nyoman Gede Antaguna atau kerap disapa Mang De dalam keterangan persnya di Denpasar, Kamis (27/1/2022) didampingi beberapa pengurus lainnya seperti Putu Indra Primantara (Wakil Ketua Bidang Hubung antar Lembaga Kemasyarakatan), Putu Yuda Suparsana (Ketua Majelis Pemuda Indonesia Prov. Bali), Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry (Sekretaris KNPI Bali), A.A Eka Dharma Kusumawati (Ketua Harian) dan Kadafi (Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup).(*)