Denpasar, Porosinformatif| Menanggapi polemik penundaan secara sepihak Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI Bali yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Juli 2025, Advokat Totok Waluyo, S.H. turut angkat bicara.
Ia menyayangkan langkah pengurus Asprov PSSI Bali yang dianggap tidak profesional dan melanggar prinsip-prinsip dasar organisasi.
“Jika benar KLB ditunda tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi tanpa melalui mekanisme organisasi dan hanya diumumkan melalui grup WhatsApp, maka ini sudah masuk dalam kategori cacat prosedural,” tegas Totok saat dimintai tanggapan.
Menurut Totok, keputusan kongres—baik biasa maupun luar biasa—harus didasarkan pada kesepakatan kolektif para anggota, bukan keputusan sepihak pengurus.
Ia menekankan bahwa dalam organisasi sebesar PSSI yang berada di bawah naungan federasi nasional, setiap agenda resmi wajib didasarkan pada statuta, regulasi, dan tata tertib yang disepakati bersama.
“PSSI Pusat telah menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme. Maka ketika ada tindakan di daerah yang justru bertentangan dengan prinsip itu, sangat layak dipertanyakan. Jangan sampai ada kesan kekuasaan sedang dikondisikan,” ujar Totok, yang juga aktif dalam pembinaan sepak bola di Bali.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran 53 pemilik suara dalam forum penyampaian visi misi calon ketua umum dan Exco.
Bagi Totok, ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut legitimasi dan keadilan dalam proses pemilihan.
“Visi misi calon adalah tolok ukur utama dalam memilih pemimpin organisasi. Jika pemilik suara tidak dilibatkan dalam proses penting seperti itu, maka hasil pemilihan pun berpotensi cacat legitimasi. Ini akan berimbas panjang pada kepercayaan publik terhadap Asprov,” tegasnya.
Totok Waluyo juga mendesak agar seluruh anggota Asprov PSSI Bali kembali duduk bersama secara terbuka dan demokratis untuk menyepakati jadwal baru KLB, apabila memang harus dilakukan penundaan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada upaya manipulatif yang mengarah pada pelanggaran etika organisasi.
“Saya berharap, demi menjaga marwah sepak bola Bali yang sedang berkembang baik, Asprov segera memberikan klarifikasi resmi secara tertulis, serta menghormati suara para anggota. Sepak bola bukan milik pengurus, tapi milik seluruh komunitas,” pungkasnya.***
