Buleleng, Porosinformatif| Tahun 2023 target inflasi Provinsi Bali diharapkan bisa di 5,2% secara tahunan, dimana pada tahun lalu sebesar 5,4%.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat ditemui usai melakukan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (18/1/2023).
Didampingi Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Trisno mengatakan, HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Buleleng merupakan yang pertama di Bali pada tahun 2023.
HLM ini membahas upaya mengendalikan inflasi pada bulan Januari 2023.
Sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo, di 2023 inflasi masih akan menekan. Termasuk di Provinsi Bali.
Berbagai masalah masih menjadi penyumbang inflasi di Bali. Salah satunya adalah adalah harga komoditas cabai.
“Kemudian ada tomat, daging ayam ras. Kita pisah dulu antar komoditas. Kalau yang bisa kita beli dari Bali kita beli. Bangli dan Tabanan kan pusatnya ya. Kalau kita tidak punya, baru kita lakukan kerjasama antar daerah di luar Bali. dan Buleleng sudah coba kerjasama dengan Jawa Timur. Internal dulu untuk menjaga inflasi di Januari 2023 ini,” tuturnya.
Untuk TP2DD, pada tahun 2023 ini harus lebih inovatif dan kreatif.
Utamanya dalam perluasan digitalisasi dan elektronifikasi keuangan daerah.
Ini diperlukan mengingat Buleleng meraih predikat TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali.
Raihan tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Komitmennya sudah kuat. Sekarang tinggal program-programnya saja yang perlu dimantapkan,” imbuh Trisno.
Sementara di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan adanya upaya jangka pendek dan jangka panjang dalam mengendalikan inflasi di Buleleng.
Jangka pendek, akan dilakukan operasi pasar dan kerjasama antar daerah seperti yang telah dilakukan.
Untuk jangka panjang, pola produksi dari komoditas akan diatur. Termasuk seluruh proses dalam manajemen produksi sehingga pola panen dan pola produksi bisa dimantapkan. “Itu yang akan kita mantapkan,” jelasnya.
Semua itu belum cukup. Manajemen rantai pasok juga harus ditingkatkan. Pola distribusi diatur sehingga tidak terlalu banyak yang terlibat.
Dua perusahaan daerah yaitu Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra dikerahkan sebagai penyerap komoditas pangan.
Dengan begitu, rantai pasok bisa diperpendek. Hilirisasi pada komoditas hortikultura sebagai komponen bergejolak penyumbang inflasi akan lebih dimaksimalkan.
“Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen produk hortikultura,” katanya.
“Jangan lupa sebagai komponen bergejolak, hortikultura itu mudah rusak. Maka harus ada adopsi teknologi pasca panen hortikultura sehingga umur simpan mereka bisa lebih panjang. Seperti itu yang akan kita lakukan,” ucap Lihadnyana.
Mengenai digitalisasi daerah, Lihadnyana mengungkapkan perluasan digitalisasi khususnya pada pendapatan dan keuangan daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sudah dikelola dengan baik. Juga sudah digunakan dengan akuntabel.
“Sehingga, dengan memperluas dan mempercepat digitalisasi daerah apalagi transaksi digital, lambat laun kedepan masyarakat akan menjadi percaya dan yakin untuk membayar pajak. Serta uang pajak ini sudah dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Seusai HLM TPID dan TPDD Kabupaten Buleleng, Lihadnyana bersama Trisno Nugroho dan peserta lainnya mengunjungi Plaza Kuliner di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Pantai Penimbangan.
Di sana, rombongan berbelanja dan bertransaksi secara digital menggunakan QRIS.***
